BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan mematangkan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus I Ilham Noor dan dihadiri Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penghubung Kalsel di Jakarta, serta Sekretariat DPRD Kalsel.
Dalam pembahasan, Pansus I menekankan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kelembagaan, serta mendorong kinerja aparatur melalui inovasi digital.
Dari sektor Badan Penghubung, DPRD mendorong digitalisasi layanan mess daerah di Biliton, peningkatan fungsi anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta optimalisasi pengelolaan dermaga pasar terapung.
“Harapannya fasilitas ini bisa menjadi wajah daerah di tingkat nasional dan semakin diminati masyarakat,” ujar Ilham.
Di bidang kepegawaian, kebutuhan aparatur juga menjadi sorotan. Berdasarkan data BKD, kebutuhan ASN masih cukup besar sehingga direncanakan penambahan sekitar 250 formasi CPNS pada 2026.
Menurut Ilham, penambahan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kerja perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Sementara itu, bersama Sekretariat DPRD, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem pendukung kinerja dewan melalui pengembangan aplikasi Sijawara (Sistem Informasi Kinerja Wakil Rakyat).
Aplikasi tersebut dirancang menampilkan capaian kinerja anggota dewan melalui dashboard terintegrasi sebagai alat evaluasi.
“Seluruh kinerja anggota bisa terukur dan berpotensi menjadi bagian dari penilaian Badan Kehormatan,” jelasnya. (en/KN)