BANJARBARU,KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalimantan Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Sebelum rakor inflasi dimulai, kegiatan diawali dengan peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) hasil kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis buku panduan kepada perwakilan pemerintah daerah dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan dukungan penuh terhadap peluncuran bahan ajar pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun kesadaran antikorupsi sejak dini.
Usai peluncuran buku, rakor dilanjutkan dengan pembahasan pengendalian inflasi dan perkembangan harga komoditas di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPH Provinsi Kalsel pada minggu pertama Mei 2026 mengalami penurunan sebesar minus 0,83 persen.
Dinansyah, didampingi Pelaksana Harian Kepala BPS Kalsel, Ahmad Muzakkir, mengatakan kondisi harga di Kalsel masih relatif stabil.
“Pada minggu pertama Mei 2026 ini, seperti yang kita lihat dari data tadi, IPH di Kalsel cenderung stabil, dan tidak ada kenaikan harga barang yang signifikan. Kalau pun ada kenaikan di beberapa komoditas, harganya masih terkendali di bawah HET,” ujarnya.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium dan minyak goreng di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu.
Sementara itu, berdasarkan data BPS Kalsel, inflasi year on year April 2026 tercatat sebesar 3,67 persen. Sedangkan secara month to month April 2026 terhadap Maret 2026 terjadi deflasi sebesar minus 0,04 persen, dan inflasi year to date hingga April 2026 sebesar 1,52 persen.
Sebelumnya, dalam Rakor Lintas SKPD lingkup Pemprov Kalsel pada Kamis (7/5/2026), H Muhidin juga meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalsel terus memantau perkembangan harga komoditas serta melaporkan setiap perkembangannya secara berkala.
Rakor pengendalian inflasi tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalsel.(Adp/en/KN)