Wamenko Pangan Siapkan Gerakan Terpadu Pemadaman Karhutla di Kalsel, Sasar 10.000 Hektare
Tim Redaksi
Oktober 11, 2026 8:15 pm
.
3 menit membaca
BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyiapkan gerakan terpadu lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan melalui pembagian wilayah kerja dan penerapan strategi pemadaman sesuai karakteristik lahan terdampak.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat teknis bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta perwakilan forum perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut koordinasi yang telah dilakukan dua pekan sebelumnya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Hanif mengatakan, upaya pemadaman yang telah berlangsung hampir tiga bulan masih menghadapi tantangan. Meski sejumlah titik api berhasil dikendalikan, kebakaran terus muncul dan bergeser ke wilayah lain sehingga membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi.
“Kita menyadari betul bahwa hampir tiga bulan kita berjibaku dengan api, tetapi api tidak mudah kita kendalikan dengan baik. Sehingga keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rapat teknis tersebut bertujuan menyamakan langkah sekaligus membagi wilayah kerja sebelum operasi pemadaman terpadu dilaksanakan. Seluruh unsur yang terlibat dijadwalkan mengikuti apel bersama pada pagi hari sebelum bergerak menuju lokasi yang telah dipetakan.
Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 10.000 hektare area terdampak menjadi sasaran penanganan lanjutan. Setelah pengendalian dilakukan di sejumlah lokasi utama, seperti Hutan Lindung, Liang Anggang, Guntung Damar, dan Pengayuan, titik api kini bergeser ke wilayah Jalan Gubernur Syarkawi dan Handil Bakti.
Hanif menyebutkan, kawasan tersebut memiliki dua karakteristik lahan yang membutuhkan pendekatan berbeda. Sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen berupa jerami yang mudah terbakar. Sementara itu, sekitar 1.800 hektare lainnya merupakan lahan gambut di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Martapura Lama.
Untuk lahan persawahan, penanganan akan melibatkan Dinas Pertanian melalui upaya pembalikan tanah guna mengurangi material yang mudah terbakar. Adapun lahan gambut membutuhkan pemadaman dan pembasahan lebih intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
“Dua lokasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Area gambut memerlukan upaya yang cukup besar sehingga tenaga akan banyak diarahkan ke sana. Sementara area persawahan akan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dengan membalik tanah,” jelasnya.
Melalui strategi tersebut, Hanif berharap penanganan sekitar 10.000 hektare area terdampak dapat dipercepat dalam waktu satu minggu. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, terutama warga Kota Banjarmasin.
Baca Juga
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari GAPKI pusat dan Kalimantan Selatan, APHI pusat dan Kalimantan Selatan, hingga para ketua forum perusahaan pertambangan di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat dukungan personel, peralatan, dan pelaksanaan operasi di lapangan.
Hanif menegaskan, pola penanganan terpadu ini tidak hanya diterapkan di Kalimantan Selatan. Setelah pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, pendekatan serupa direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan kemungkinan Sumatera Selatan.
Menurutnya, ketiga provinsi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mendukung penanggulangan karhutla di kawasan yang berkaitan dengan program swasembada pangan, energi, dan air.
Upaya tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
“Jadi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan merupakan bagian dari tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengganggu program swasembada pangan dan air di tiga provinsi penting,” pungkasnya.(Mc/en/KN)
Baca Juga
