Komisi I DPRD Kalsel Bahas Skema PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB
Tim Redaksi
Oktober 11, 2025 5:13 pm
.
2 menit membaca
Jakarta, KALIMANTAN NEWS – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (10/10/2025).
Kunker dilakukan untuk menggali informasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, dan diterima langsung oleh pihak Kemenpan-RB yang membidangi perencanaan dan pengadaan, Firdaus.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I membahas sejumlah hal penting, mulai dari kejelasan mekanisme pengangkatan, sistem perpanjangan kontrak, hingga hak dan kewajiban yang akan diterima oleh tenaga PPPK Paruh Waktu.
“Kita berharap teman-teman PPPK Paruh Waktu nanti juga mendapatkan hak-hak yang pantas. Termasuk jaminan kesehatan dan hari tua,” ujar Habib Hamid Bahasyim.
Ia menilai bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah strategis pemerintah dalam penataan tenaga non-ASN di daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2023 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN.
Namun demikian, Habib Hamid menekankan pentingnya agar penerapan skema tersebut benar-benar realistis dan tidak menimbulkan gejolak baru di lapangan.
“Kami berharap kebijakan ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta menjadi solusi yang menenangkan bagi tenaga non-ASN yang selama ini menunggu kejelasan status,” tambahnya.
Sementara itu, Firdaus dari Kemenpan-RB menyampaikan bahwa seluruh masukan dan pertanyaan dari Komisi I DPRD Kalsel akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.
Baca Juga
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penataan tenaga non-ASN di seluruh wilayah Indonesia.(en/KN)
Komisi I
Baca Juga
