Surabaya, KALIMANTAN NEWS – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kebijakan ekonomi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan perayaan Natal-Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Sheraton Surabaya, Rabu (15/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Supian HK mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang secara konsisten melibatkan DPRD dalam forum strategis seperti TPID.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tekanan inflasi musiman menjelang hari-hari besar keagamaan.
“Inflasi yang terkendali adalah tanda kesejahteraan rakyat yang terjaga. Kita harus bekerja bersama lintas sektor dan lintas daerah, agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang HBKN dan Nataru,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, kestabilan harga bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga cerminan kesejahteraan dan ketenangan hidup masyarakat Banua.
Karena itu, ia mendorong agar TPID di setiap kabupaten/kota lebih aktif melakukan pemantauan lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Inflasi bisa kita kendalikan kalau semua bergerak bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan High Level Meeting TPID se-Kalsel turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah di Kalsel.
Dengan mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Rangka Antisipasi Peningkatan Permintaan Bahan Pokok Penting Menjelang HBKN dan Nataru Tahun 2025”, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat Banua.(en/KN)