Pilkada Melalui DPRD Cukup Masuk Akal Ditolak, Dalilnya Cuma Efisiensi Anggaran Dana
Tim Redaksi
Januari 15, 2026 11:04 pm
.
3 menit membaca
BANJARMASIN-KALIMANTAN.NEWS
GAUNG keras penolakan atas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme DPRD, tampaknya cukup beralasan dan masuk akal.
Pasalnya, salah satu dalil yang diusung para komprador di pusat, yaitu efisiensi atau penghematan anggaran dana.
Padahal pada sisi lain, kebocoran dana akibat markup dan korupsi diberbagai sektor jauh lebih besar dan berlipat-lipat, dibanding untuk hajat lima tahunan demi untuk memilih dan menentukan kepala daerah yang dinilai sangat penting untuk memimpin daerahnya.
Penolakan atas kebijakan yang dinilai plin-plan dan lebih condong kepada kepentingan kelompok dan partai tersebut, disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam unjukrasa di didepan gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (15/2/2026) siang.
Dikawal satuan aparat kepolisian, puluhan massa tersebut secara bergiliran menyampaikan orasi dibawah cuaca yang cukup panas, dan mereka meminta ditemui pimpinan DPRD setempat.
“Kami BEM se- Kalimantan Selatan menolak pilkada melalui DPRD, ini adalah langkah mundur dan mematikan demokrasi,” teriak Rizki, salah satu koordinator aksi.
Baca Juga
Massa pendemo menilai, pilkada dipilih secara langsung aja belum tentu beres, apalagi cuma dipilih melalui DPRD, bakal lebih tak beres lagi.
Namun sayang, lebih satu jam berorasi, tak ada satupun unsur DPRD yang menemui, karena saat ini, semua pimpinan dan anggota DPRD tengah melaksanakan reses ke berbagai tempat.
“Kami minta pimpinan DPRD hadir disini, jika tak ada satu pun yang menemui, maka kami akan masuk memastikan bahwa anggota dewan tidak ada ditempat,” tegas Rizki lagi.
Mendengar ancaman itu aparat keamanan pun mulai bersiaga.
Sesaat kemudian massa pun berbaris menuju pintu gerbang kanan, dan sempat terjadi dorong-mendorong pintu gerbang.
Suasana cukup mencekam karena massa nekat mendorong aparat kepolisian yang memagar betis pintu masuk, hingga ada yang terjatuh.
Namun, sesaat massa pun mundur dan kembali bekumpul diruas jalan sambil terus melakukan orasi.
Selain penolakan pilkada melalui DPRD, massa juga meminta pembebasan pejuang demokrasi tanpa syarat, dan penolakan terhadap Taman Nasional Pegunungan Meratus dan perbaikan ekologi.
Sekitar Pukul, 16.00 WITA, Anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Rosehan NB berkenan datang menemui mereka, usai melaksanakan kegiatan resesnya yang kebetulan berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin.
Dengan kesepakatan tak berbuat anarkis, massa pun diperbolehkan masuk keruang rapat paripurna menyampaikan aspirasi dan berdialog.
Anggota DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan sejumlah perwakilan kampus tersebut.
Menurutnya, itu menjadi bukti peran nyata mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.
Rosehan menyatakan menampung aspirasi massa dan akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD Kalsel.
Dialog berjalan sekitar 50 menit pada pukul 18.00 WITA, massa pun membubarkan diri dan berencana akan kembali lagi pada pekan depan.(pik)
Baca Juga
