Kotabaru, KALIMANTAN NEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di dua titik, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah isu strategis. Salah satunya terkait kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras akibat kurangnya sirkulasi air.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas H. Alpiya Rahman.
Selain perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga berharap adanya bantuan bibit perkebunan, penyediaan mesin pencacah rumput untuk peternak, serta peningkatan akses terhadap pupuk bersubsidi.
“Pamukan Barat merupakan daerah perkebunan, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Aspirasi lainnya yang turut mengemuka antara lain perbaikan wajah perbatasan melalui pembangunan gerbang utama Kalimantan Selatan, penyediaan zona selamat sekolah (ZoSS) di kawasan padat pelajar, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas.
Warga juga mengusulkan pengadaan kendaraan pengangkut sampah, peralatan olahraga seperti bola voli, peningkatan layanan kesehatan, serta kontribusi nyata dari perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tak kalah penting, isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima kembali menjadi aspirasi kuat masyarakat.
Menanggapi hal itu, Alpiya menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, perjuangan tidak boleh berhenti.
“Kami dari DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, Alpiya Rahman menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat hingga ke tingkat provinsi.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya.(en/KN)