Bahas Pengelolaan Air Bersih, Komisi III DPRD Kalsel Datangi Ditjen SDA Kementerian PUPR
Tim Redaksi
September 3, 2025 9:55 am
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN NEWS – Persoalan pengelolaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelola Air Minum Regional (BPAM) Banjarbakula menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Untuk memperkuat koordinasi, Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel serta BPAM Banjarbakula melakukan pertemuan dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan, khususnya dalam penanganan daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan debit air.
“Kami menyampaikan maksud dan tujuan yaitu terkait solusi dan bantuan untuk beberapa kabupaten kita yang masih kesulitan karena memiliki debit air yang sedikit. Adapun beberapa wilayah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kami sudah melihat dan mendengar sampai ke tahap review sebesar Rp 2 miliar untuk perbaikan di empat kabupaten, agar debit air dapat teralokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Dina, Kepala Satker Wilayah 3 Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, beserta jajaran teknis.
Dalam kesempatan itu, pihak kementerian memaparkan progres perbaikan jaringan pipa yang selama ini mengalami kebocoran di beberapa titik.
Pipa lama jenis GRP yang sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia akan diganti dengan pipa HDPE yang lebih kuat dan tahan lama.
Setelah proses review desain selesai, pada tahun 2026 akan diajukan tambahan anggaran untuk melanjutkan penggantian jaringan pipa tersebut.
Selain perbaikan pipa, Kementerian PUPR juga menegaskan dukungan penuh terhadap program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula.
Program ini penting karena manfaatnya dirasakan lintas kabupaten bahkan hingga tingkat provinsi.
Sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang juga telah dilakukan, di antaranya:
- Pembangunan satu unit sumur bor di Kabupaten Banjar (2024).
- pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT).
- rehabilitasi intake Batu Hapudan di Kabupaten Tapin.
- Pembangunan embung Jaro serta infrastruktur air lainnya.
Untuk memperlancar program, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan, penyusunan AMDAL, hingga penerbitan surat pernyataan gubernur maupun bupati mengenai pembebasan lahan.
Langkah ini dinilai penting agar pembangunan embung dan jaringan irigasi air bersih dapat berjalan sesuai target.(zr/KN)
Baca Juga
Air Bersih
Baca Juga
