Bisakah DPR Dibubarkan? Begini Penjelasan Hukum Menurut UUD 1945
Eka Nurrisma
Agustus 31, 2025 2:11 pm
.
1 menit membaca
KALIMANTAN NEWS – Pertanyaan tentang apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa dibubarkan kerap muncul di tengah masyarakat, terutama saat kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat menurun.
Namun, secara hukum tata negara, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia tidaklah sederhana.
UUD 1945 Melarang Presiden Membubarkan DPR
Merujuk pada Pasal 7C UUD 1945, tegas disebutkan: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Artinya, dalam sistem presidensial Indonesia, DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden seperti halnya di negara dengan sistem parlementer.
DPR memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu, sehingga keberadaannya dilindungi oleh konstitusi.
Jalan Satu-Satunya adalah Amandemen UUD 1945
Ahli hukum tata negara, Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi menyebutkan, larangan ini dibuat untuk mencegah dominasi eksekutif.
Jika benar-benar ingin membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, jalan satu-satunya adalah melalui amandemen UUD 1945.
Baca Juga
- Mekanisme amandemen diatur di Pasal 37 UUD 1945, yang mensyaratkan:
- Usulan perubahan diajukan minimal oleh 1/3 anggota MPR.
- Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
- Keputusan disetujui minimal 50%+1 dari seluruh anggota MPR.
Tanpa amandemen, pembubaran DPR tidak mungkin dilakukan secara sah.
Baca Juga
