Cek Fakta Bhutan, Negara yang Larang Warganya Miskin?

KALIMANTAN NEWS – Di media sosial, beredar klaim bahwa Bhutan adalah negara yang melarang warganya miskin.

Setiap orang yang jatuh miskin akan dipanggil menghadap raja untuk diberi kemakmuran.

Kedengarannya menarik dan dramatis, tapi benarkah fakta Bhutan begitu?

Tidak Ada Hukum yang Melarang Miskin

Baca Juga

Kenapa Ingatan Mimpi Cepat Hilang? Otak Kita Ternyata Punya Alasan Sendiri

Secara resmi, tidak ada satu pun negara di dunia termasuk Bhutan yang secara hukum melarang rakyatnya miskin.

Namun, Bhutan memang unik. Negara kecil di Himalaya ini terkenal dengan konsep Gross National Happiness (GNH), sebuah indikator kebahagiaan nasional yang jadi dasar pembangunan.

Alih-alih fokus hanya pada Produk Domestik Bruto (PDB), Bhutan menilai keberhasilan lewat keseimbangan ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Baca Juga

Kenapa Semua Sekolah Wajib Berseragam? Jawabannya Bukan Sekadar Formalitas

Fakta Angka Kemiskinan di Bhutan

Menurut data World Bank (2022), tingkat kemiskinan Bhutan menurun tajam dari lebih dari 25% pada awal 2000-an menjadi sekitar 12% pada 2020.

Penurunan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi, produktivitas pertanian, serta bantuan sosial yang kuat selama pandemi.

Baca Juga

Benarkah Gaji Pejabat Negara di Indonesia Terlalu Besar? Ini Fakta Berdasarkan Regulasi Resmi

Menurut laporan Asia News Network (2023), konsumsi di kalangan 40% warga termiskin justru naik lebih dari 7% per tahun.

Sementara kelompok kaya mengalami penurunan.

Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Bhutan cenderung pro-poor atau berpihak pada kelompok miskin.

Baca Juga

Jarang Dipeluk Bisa Bikin Cepat Marah? Ini 4 Dampak dan Penjelasan Psikologinya

Contoh Kebijakan Konkret Bhutan

1. Pendidikan & Kesehatan Gratis
   Menurut Konstitusi Bhutan, negara wajib menyediakan pendidikan gratis hingga SMA, serta layanan kesehatan dasar gratis bagi semua warganya.

2. Program Pengentasan Kemiskinan Pedesaan

Menurut laporan The Diplomat (2018), program seperti Rural Economy Advancement Program (REAP) dan National Rehabilitation Program (NRP) memberikan dukungan berupa renovasi rumah, akses lahan, input pertanian, dan fasilitas dasar bagi rumah tangga marginal.

3. Common Minimum Program

Dilaporkan oleh The Diplomat, program ini memastikan desa memiliki jalan, listrik gratis (hingga 100 unit per rumah tangga), akses perbankan desa, serta pembebasan pajak bagi usaha kecil.

4. Diversifikasi Ekonomi

Menurut World Bank (2022), selain mengandalkan energi hidro sebagai pendapatan utama, Bhutan kini mengembangkan pertanian bernilai tambah, manufaktur, dan membangun Gelephu Mindfulness City untuk menarik investasi hijau serta menciptakan lapangan kerja.

5. Inovasi Hijau

Menurut Reuters (2025), Bhutan mulai menambang cryptocurrency dengan energi hidro ramah lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat cadangan devisa.

Klaim Bhutan melarang rakyatnya miskin tidak sepenuhnya benar.

Faktanya, Bhutan memang serius menekan angka kemiskinan melalui kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hijau.

Hal ini membuat rakyat merasa seolah-olah kemiskinan tidak boleh ada di Bhutan.

Dengan kata lain, bukan larangan, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap warganya tetap sejahtera dan punya peluang hidup layak. (*/KN)

Editor: Ipik G

Fakta Bhutan