Dinilai Tercepat Bahas Perubahan APBD 2025, DPRD Kalsel Raih Apresiasi dari Kemendagri
Tim Redaksi
Juli 22, 2025 10:12 am
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN NEWS – Kinerja DPRD Kalimantan Selatan, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar), mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri RI. DPRD Kalsel dinilai sebagai yang tercepat di Indonesia dalam menyelesaikan pembahasan perubahan APBD Tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menyatakan bahwa percepatan tersebut bukan hanya demi mengejar target waktu, melainkan bentuk nyata komitmen legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih pro-rakyat.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (21/7/2025) di Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel lainnya, H. M. Alpiya Rakhman.
“Dalam menyusun KUA-PPAS 2026, kita ingin setiap program benar-benar berdampak langsung. Jangan sampai hanya anggaran yang tertulis, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau tidak realistis, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas Kartoyo.
Menurutnya, FGD ini adalah bentuk keseriusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“FGD ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini forum penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal Kalsel ke depan agar lebih berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 perlu dilakukan secara harmonis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kondisi fiskal ke depan. Tantangan seperti dinamika global, kebutuhan infrastruktur dasar, serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik menjadi perhatian utama.
“Minimal 80 persen dari target yang ditetapkan dapat tercapai. Jika tidak sesuai, lebih baik jangan dianggarkan. Kita menginginkan setiap anggaran benar-benar menyentuh dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasubdit Perencanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Roy John Erasmus, S., memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil DPRD Kalsel dalam pembahasan perubahan APBD.
“Kami mengapresiasi langkah cepat yang ditunjukkan DPRD Kalsel. Setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, pembahasan perubahan APBD 2025 sudah langsung berjalan sesuai jadwal, bahkan Kalsel menjadi yang paling pertama se-Indonesia,” ujar Roy John.
Baca Juga
Ia menilai bahwa langkah DPRD Kalsel mencerminkan komitmen kuat dalam menciptakan tertib perencanaan keuangan yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Ia berharap keberhasilan ini menjadi contoh positif bagi daerah lain.
Roy John juga menyampaikan harapannya agar FGD ini menghasilkan rumusan yang tepat dan sinkron dengan kebijakan nasional, RPJMN, dan RPJMD daerah, demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang lebih berkualitas dan berdampak luas bagi masyarakat.(zr/KN)
Perubahan APBD
Baca Juga
