DPRD Kalsel Kawal Kasus Pembeli Condotel Grand Banua, Pastikan Hak Warga Terlindungi

Puluhan pembeli condotel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Rabu (29/10/2025).

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Upaya memperjuangkan hak masyarakat kembali menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Melalui fungsi representasi dan pengawasan, DPRD Kalsel berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi para pembeli satuan condotel atau apartemen Grand Banua (kini berganti nama menjadi Grand Tan) agar kepastian hukum dan hak-hak warga dapat ditegakkan secara adil.

Puluhan pembeli condotel menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Rabu (29/10/2025).

Mereka menuntut penyerahan sertifikat kepemilikan, pembagian hasil pengelolaan unit, serta transparansi pengelolaan bangunan yang selama ini dijanjikan oleh pihak perusahaan.

Dalam aksinya, massa juga memohon dukungan DPRD Kalsel untuk memperjuangkan penyelesaian kasus tersebut agar hak-hak mereka tidak diabaikan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalimantan SelatanH. Supian HK bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota dewan turun langsung menemui massa aksi.

Supian HK menegaskan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan dan melakukan langkah cepat agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

“Kita cepat tanggap, karena aspirasi rakyat tadi yang menyangkut konflik jangan sampai itu nanti menjadi chaos. Mau tidak mau itu harus kami tangani, kami pelajari, nanti kami akan mediasi, mencari jalan keluar yang terbaik,” ujar Supian HK.

DPRD Kalsel akan menggunakan fungsi representasi dan pengawasan untuk menyampaikan aspirasi warga ke instansi berwenang sekaligus memfasilitasi mediasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap dihormati dan dilindungi dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, DPRD Kalsel juga menegaskan akan mengawasi kinerja pemerintah daerah agar penanganan kasus dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Dengan sikap cepat tanggap terhadap keluhan warga, DPRD Kalsel menegaskan kembali perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.

Lembaga ini berupaya memastikan setiap aspirasi masyarakat direspons dengan tindakan nyata, tetap dalam koridor hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas.(en/KN) \

#Dprd Kalsel

Baca Juga