DPRD Kalsel Sampaikan 7 Tuntutan Aliansi Rakyat ke DPR RI

JAKARTA, KALIMANTAN NEWS – Menindaklanjuti aksi damai Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 1 September lalu, jajaran pimpinan DPRD Provinsi Kalsel resmi menyampaikan tujuh tuntutan masyarakat Banua kepada DPR RI.

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH., bersama para wakil ketua, ketua alat kelengkapan dewan, anggota DPRD, dan Sekretaris DPRD Kalsel. Mereka diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, SH., MH., didampingi anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan Kalsel 1 dan 2 di ruang kerja Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Supian HK menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penerimaan DPR RI, sekaligus menyerahkan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel yang berskala nasional, yakni:

1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar sesuai kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.

Baca Juga

Komisi I DPRD Kalsel Pelajari Tata Kelola Hak dan Keuangan Kedewanan ke DPRD Kota Batam

2. Reformasi Polri, revisi UU Polri, dan komitmen penyelesaian kasus represif aparat.

3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnyaf Affan Kurniawan.

4. Penyelesaian masalah pertambangan batu bara dan konflik agraria.

Baca Juga

Targetkan Selesai Akhir Tahun, Progres Pembangunan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kini Capai 32,1 Persen

5. Evaluasi program strategis berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).

6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.

7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Baca Juga

PUPR Kalsel Pacu Pembangunan Gedung Dishub dan Lab LH, Segini Progresnya

Selain isu nasional, aspirasi lokal Banua juga disuarakan, seperti penolakan Meratus dijadikan taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian lebih terhadap nasib tenaga honorer, khususnya guru.

Ketua Komisi II DPR RI Rifkynizami Karsayuda mengapresiasi aspirasi masyarakat Kalsel yang disampaikan secara damai.

Ia menegaskan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti bersama anggota DPR RI dapil Kalsel.

Baca Juga

Biro Kesra Kalsel Luncurkan Aplikasi Sipolayandas untuk Permudah Pengelolaan Data Pelayanan Dasar

“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang merupakan kewenangan pimpinan dan presiden, saya sudah janji tadi akan saya bikinkan pengantar ke pimpinan DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban,” jelas Rifky.

Politisi Nasdem itu juga menyampaikan permohonan maaf bila kinerja wakil rakyat Kalsel di Senayan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.

“Kami mohon maaf kalau perkataan, perilaku, atau perbuatan kami selama ini dianggap belum bisa memenuhi harapan masyarakat Kalimantan Selatan,” ucap Rifky.

Usai pertemuan, Supian HK menegaskan bahwa pihaknya telah menunaikan janji untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Banua.

“Alhamdulillah hari ini kami sesuai dengan janji dan diterima oleh Ketua Komisi II dan Anggota DPR RI asal Dapil Kalsel. Aspirasi yang dituntut elemen masyarakat dan mahasiswa sudah kami serahkan semuanya,” pungkasnya.

Rombongan DPRD Kalsel yang hadir antara lain Wakil Ketua DPRD H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua BK H. Rosehan NB, Anggota DPRD Mustafa Zakir, Lc., serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini.(hms/zr/KN)

DPRD Kalsel