BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Gubernur Kalsel, melalui Sekda Kalsel, M Syarifuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Kalsel, Rabu (25/03/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Dalam penyampaiannya, Sekdaprov memaparkan berbagai capaian pembangunan di Kalsel sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif di sejumlah sektor.
Pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tahun 2025 mencapai 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 75,19.
Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup masyarakat.
Di bidang penanggulangan kemiskinan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 4,1 persen pada tahun 2024 menjadi 3,82 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,16 persen.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mencapai 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen.
Angka tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen, menunjukkan ketahanan dan daya tumbuh ekonomi daerah yang semakin menguat.
Sementara itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini rasio menurun dari 0,302 pada tahun 2024 menjadi 0,287 pada tahun 2025.
Dengan nilai di bawah 0,30, ketimpangan di Kalsel tergolong rendah menurut standar Bank Dunia, yang mencerminkan distribusi kesejahteraan yang semakin merata.
Selain capaian, Sekdaprov juga menyampaikan sejumlah tantangan pembangunan ke depan.
Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan struktur ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD nantinya akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Provinsi dalam merumuskan langkah yang lebih tepat, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPRD serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa realisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, secara umum telah berjalan dengan baik.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, serta diikuti oleh 32 anggota dewan.
Turut hadir unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan/BUMD, serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pimpinan sidang menyampaikan bahwa laporan LKPj tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus) DPRD Kalsel untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Adapun empat pansus tersebut meliputi Pansus I bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Pansus IV bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Siang ini juga akan dilakukan rapat penunjukan ketua pansus,” ujar H. Supian HK.
Rapat paripurna ditutup dengan kegiatan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah antara pimpinan DPRD, Sekdaprov, serta seluruh peserta rapat dan undangan yang hadir.(Adp/en/KN)