Gubernur Kalsel Tegaskan Penyelesaian Temuan BPK Harus Rampung Desember 2025
Tim Redaksi
Oktober 6, 2025 8:50 pm
.
2 menit membaca
Banjarbaru, KALIMANTAN NEWS – Gubernur Kalsel H. Muhidin, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Sekretariat Daerah, Inspektorat, kepala dinas, serta pejabat eselon III Pemprov Kalsel, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan temuan BPK wajib menuntaskan tindak lanjut tersebut paling lambat Desember 2025.
Ia mengingatkan agar tidak ada penundaan yang berpotensi berimplikasi pada proses hukum.
“Jangan sampai ada yang berlarut-larut. Semua temuan BPK harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai batas waktu, Desember 2025. Kalau tidak, risikonya bisa masuk ranah hukum,” tegasnya.
Selain menyoroti penyelesaian temuan BPK, Gubernur juga menyinggung pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, seluruh SKPD harus memperkuat sistem integritas dan kinerja.
“Kita juga akan dibantu oleh tim TAG yang berpengalaman, sehingga penilaian integritas ini bisa benar-benar meningkat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Muhidin turut mengingatkan soal kedisiplinan pegawai di setiap instansi.
Ia meminta agar kantor-kantor dinas dan biro tetap aktif serta tidak dibiarkan kosong oleh pegawai.
Baca Juga
“Jangan sampai kantor tidak ada orangnya, dinas kosong, bahkan sampai bawahannya juga tidak ada. Kemarin ada laporan seperti itu, dan ini tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Tak hanya kedisiplinan, Gubernur juga menyoroti kebersihan serta fasilitas kantor yang dinilainya harus selalu terjaga.
Ia mencontohkan pentingnya perawatan fasilitas dasar seperti toilet, lampu, dan ruang kerja.
Baca Juga
“Kalau ada yang rusak, jangan dibiarkan. Kalau tidak ada anggaran, bisa diatasi dari Biro Umum,” tambahnya.
Sebagai langkah pengawasan berkelanjutan, Muhidin menginstruksikan agar dilakukan evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat daerah, minimal satu kali dalam satu hingga dua bulan.
“Evaluasi berkala ini penting, supaya kita bisa tahu sejauh mana kinerja berjalan, bukan hanya kepala dinas, tetapi juga seluruh jajaran sampai ke bawah,” tandasnya.(MC/en/KN)
#gubernur kalsel #tegaskan penyelesaian
Baca Juga
