Komisi III DPRD Kalsel Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan Bersama BP Taskin di Jakarta
Tim Redaksi
Oktober 11, 2025 5:28 pm
.
2 menit membaca
Jakarta, KALIMANTAN NEWS – Untuk memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan berdiskusi langsung terkait strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat.
Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalsel.
Rombongan Komisi III dipimpin oleh Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, bersama seluruh anggota komisi, dan diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan daerah dan arah nasional.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Dina juga menyampaikan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan yang diberikan BP Taskin.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin atas penjelasan yang begitu terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pengelola program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan provinsi maupun kabupaten/kota kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan, tindak lanjut konkret di tingkat daerah akan segera dilakukan.
“Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda dengan menghadirkan BP Taskin dan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk membahas lebih lanjut arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.(en/KN)
Bahas
Baca Juga
