Kontrak Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru Diteken, Proyek Rp5,9 Triliun Dikebut Rampung 2028

BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan–Kabupaten Tanah Bumbu–Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru (tahun jamak), di Aula Dinas PUPR Kalsel, Senin (30/3/2026).

Penandatanganan kontrak dilakukan antara Bambang Asmoro dan Yusdiantoro selaku kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib sebagai pengguna anggaran.

Proyek senilai Rp5,9 triliun ini merupakan upaya percepatan pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.

Gubernur Muhidin meminta kontraktor segera memulai pekerjaan agar serapan anggaran berjalan cepat. Ia menargetkan jembatan tersebut dapat dimanfaatkan pada 2028.

Menurutnya, kelanjutan pembangunan jembatan ini sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

Proyek ini juga didukung Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang masing-masing berkontribusi Rp100 miliar melalui APBD.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung sejumlah program lain dalam visi misinya, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), pembangunan stadion internasional yang terintegrasi dengan kawasan hutan lindung, serta pembangunan jalan poros sepanjang sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru dengan kawasan Banua Anam.

Ia turut mengapresiasi kehadiran Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut.

Penandatanganan kontrak ini juga disaksikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rakhman Taufik, jajaran Pemprov Kalsel, tim ahli gubernur, serta pihak terkait lainnya.

Jembatan penghubung sepanjang sekitar 3.750 meter ini memiliki bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dengan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah didukung dana pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun, serta kontribusi APBD provinsi dan kabupaten.

Proyek dikerjakan secara bertahap sejak Januari 2026 dan ditargetkan rampung pada 2028. Sejumlah kontraktor terlibat, di antaranya PT Adhi Waskita KSO (2025–2028), PT Hutama Karya (2025–2026), PT Pembangunan Perumahan (2025–2026), PT Asri Praya KSO (2024–2025), PT Pandji Bangun Persada (2024–2025), serta PT Adhi Karya (2015–2017).

Sementara itu, perencanaan proyek dilakukan oleh PT Pemetaan Engineering System KSO, PT Anugerah Kridpradana, dan PT Widyadaya Bandaran.(adp/en/KN)

Baca Juga