
BANJARBARU, KALIMANTAN NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan optimalisasi data statistik sebagai fondasi pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Dukungan Kegiatan Statistik dalam rangka Optimalisasi Cakupan Data Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah.
“Surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus penguatan komitmen bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung kegiatan statistik secara menyeluruh,” ujarnya.
Table of Contents
ToggleDalam sosialisasi tersebut, dipaparkan empat poin utama yang menjadi fokus arahan Gubernur Kalsel, yaitu:
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel menambahkan bahwa pihaknya berperan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan di bidang mental spiritual, pelayanan dasar, maupun non-pelayanan dasar.
“Biro Kesra mengawal visi-misi kepala daerah agar kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin, benar-benar dapat terwujud. Selain itu, Biro Kesra juga berperan mengkolaborasikan SKPD pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar agar berkontribusi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam mendukung Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres.
“OPD adalah produsen data, Kominfo sebagai wali data, dan BPS sebagai pembina data statistik sektoral. Semua kegiatan ekonomi harus dihitung sebagai PDRB,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, hanya bisa dicapai dengan dukungan data sektoral yang rinci dan valid.
“Data triwulanan sangat penting untuk memantau perkembangan ekonomi. Triwulan I biasanya terjadi kontraksi karena APBD belum efektif, sementara sektor hilirisasi industri diproyeksikan lebih besar dibanding pertambangan. Target Kalsel 8,1 persen bukan hal mustahil jika kita disiplin pada data,” pungkasnya.(MC/zr/KN)