Pemprov Kalsel Susun RKPD 2027, Fokus Integrasi SPBE dan Penguatan Layanan Digital
Tim Redaksi
Maret 31, 2026 12:45 pm
.
3 menit membaca
BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.
Ia menegaskan forum ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, melalui kegiatan ini, kita berusaha untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah. Sehingga perencanaan yang kita hasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung,” ujar Syarifuddin.
Ia menyebut, capaian penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kalimantan Selatan saat ini sudah berada pada kategori baik. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perl dibenahi.
“Diantaranya adalah masih banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur TIK, khususnya jaringan intra pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kini menuntut layanan yang semakin cepat, transparan, dan langsung atau tanpa jeda (real time). Selain itu, kita juga dihadapkan pada tuntutan nasional, seperti implementasi SPBE terintegrasi, penguatan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber. Ini semua menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, lebih terarah, dan lebih kolaboratif,” jelasnya.
Sejumlah isu strategis pun menjadi perhatian ke depan, di antaranya integrasi SPBE lintas perangkat daerah, penguatan satu data Kalimantan Selatan, keamanan informasi dan persandian, pemerataan infrastruktur TIK, komunikasi publik yang adaptif, serta transformasi layanan digital menuju platform terintegrasi.
Menurutnya, seluruh isu tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang matang, terukur, dan berbasis data.
“Saya perlu menekankan beberapa arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, perencanaan harus berbasis data yang valid dan selaras antara provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, kita harus menghindari duplikasi aplikasi dan sistem yang tidak terintegrasi, karena hal tersebut tidak hanya tidak efisien, tetapi justru dapat menghambat pelayanan. Ketiga, perlu didorong penggunaan platform bersama untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas layanan,” tegasnya.
Melalui forum ini, Syarifuddin berharap lahir program prioritas Diskominfo Tahun 2027 yang fokus, realistis, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat komitmen integrasi sistem antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga
“Keberhasilan kita ke depan akan diukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta keberanian untuk melakukan perubahan. Jadi saya berharap forum dapat menghasilkan keputusan yang konkret, implementatif, dan dapat segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Ibnu Sina, perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.(en/KN)
Baca Juga
