Penanggulangan Banjir, Komisi I RDP dengan BPBD Kalsel
Tim Redaksi
Januari 8, 2026 6:41 pm
.
2 menit membaca
BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Komisi I DPRD Kalsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Rabu (7/1/2026).
Pertemuan ini memperoleh informasi terkini terkait kondisi kebencanaan, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bencana saat ini masih berada pada status Siaga.
Meski demikian, Kabupaten Balangan telah memasuki masa transisi dari status Tanggap Darurat menuju status Siaga, seiring dengan mulai terkendalinya kondisi banjir di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim menegaskan penurunan status kebencanaan di beberapa daerah tidak boleh mengurangi tingkat kewaspadaan.
Ia meminta seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi sewaktu-waktu.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra menjelaskan bahwa terus melakukan pemantauan secara intensif di daerah-daerah rawan banjir.
Pemantauan tersebut mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan, hingga dukungan logistik guna memastikan respons cepat apabila terjadi peningkatan debit air atau bencana susulan.
Ronny juga menambahkan bahwa pada Kamis (8/1/2026), Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi penanganan banjir serta memastikan langkah-langkah penanggulangan dan pemulihan berjalan optimal.
Baca Juga
Menurutnya, inj diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah-wilayah terdampak banjir.
Melalui pelaksanaan RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap penanganan bencana banjir dapat berjalan lebih terkoordinasi, terencana, dan efektif, sehingga keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terlindungi dengan baik. (en/KN)
#komisi I
Baca Juga
