Pemenuhan Rumah Layak, Komisi III DPRD Kalsel Dorong Penguatan Program Perumahan Rakyat
Tim Redaksi
Januari 6, 2026 9:20 am
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN.NEWS — Komisi III DPRD Kalsel mendorong penguatan program perumahan rakyat melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI di Jakarta.
Pembahasan difokuskan pada upaya pemenuhan rumah layak bagi masyarakat, Senin (5/1/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, mengatakan pertemuan tersebut memberikan arah bagi daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
Salah satu poin yang dibahas adalah optimalisasi peran Bank Kalsel dalam mendukung pembiayaan kredit mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyebut skema pemberdayaan berbasis pembiayaan mikro yang telah diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijadikan percontohan.
Program tersebut direncanakan untuk dikembangkan kembali pada 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Selain aspek pembiayaan, persoalan relokasi permukiman juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.
Menurutnya, meskipun konsep relokasi telah tersedia, pendekatan sosial masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah leluhur.
Sementara itu, untuk kawasan perkotaan, relokasi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara bertahap.
Penataan kawasan permukiman menjadi penting seiring rencana perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, termasuk di wilayah Banjarmasin Utara.
Baca Juga
DPRD Kalsel menyatakan kesiapan untuk membahas dukungan anggaran sektor perumahan.
Namun, optimalisasi program tetap bergantung pada usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan perencanaan.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman, Kreshnariza Harahap, menyampaikan bahwa program perumahan nasional mengedepankan semangat gotong royong.
Ia mengapresiasi DPRD Kalsel yang dinilai konsisten memperjuangkan sektor perumahan serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
(en/KN)
#komisi III
Baca Juga
