Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Kolaborasi Bangun Rumah Layak di HSS

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan rumah inti tumbuh konvensional di HSS, Kalsel, Kamis (16/10/2025).(MC) 

HSS, KALIMANTAN NEWS – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Konvensional (RITK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Kamis (16/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati HSS ini dihadiri oleh Wakil Bupati HSS H. Suriani, Plt. Kadisperkim Provinsi Kalsel Mursyidah Aminy, perwakilan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup HSS Ronaldy Prana Putra beserta jajaran.

Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung dari pihak kementerian.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Program Rumah Inti Tumbuh bukan hanya membangun rumah, tapi membangun kemandirian dan martabat keluarga. Kami siap bersinergi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan perumahan layak huni masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk di HSS.

Karena itu, program RITK dinilai sebagai solusi strategis yang memungkinkan masyarakat memiliki rumah dasar yang dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan.

“Pemerintah Kabupaten HSS menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pelaksanaan program hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga masa depan yang lebih layak dan sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Syamsiar Nurhayadi, menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan amanat konstitusi.

“Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Dari rumah lahir pembinaan keluarga dan martabat penghuninya. Rumah layak kini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya.

Syamsiar mengungkapkan bahwa pembangunan RITK di HSS saat ini telah mencapai progres 58,53 persen untuk 20 unit awal yang dibiayai melalui kolaborasi pemerintah dan program CSR.

Ia memastikan kementerian akan terus melakukan pemantauan, termasuk memastikan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas).

“Kami akan turun ke lapangan, mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif, dan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak agar target program nasional 3 juta rumah dapat tercapai,” terangnya.

Melalui kegiatan koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat integrasi data, skema pembiayaan berkelanjutan, serta memperluas partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program RITK di Kalimantan Selatan.(MC/en/KN)

#perkuat kolaborasi 

Baca Juga