Temui Massa Pengunjukrasa, Pimpinan DPRD : ”Pilkada Melalui DPRD Hanya Wacana”, Belum Ada Dalam Proglegnas
Tim Redaksi
Januari 20, 2026 12:42 am
.
3 menit membaca
BANJARMASIN -KALIMANTAN.NEWS
SETELAH Kamis pekan tadi. Hari ini, puluhan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar unjukrasa, di DPRD Kalsel, Senin (19/1/2026) petang.
Jika pada aksi demo kemarin massa yang sama dengan tuntutan sama pula, tak bertemu dengan pimpin DPRD, karena sedang melakukan kegiatan reses. Kali ini massa dapat ditemui pimpinan dan unsur pimpinan, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Massa yang berorasi sekitar Pukul 14.30 WITA itu ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK; Wakil Ķetua HM Alpiya Rakhman; Ķetua Komisi I Rais Ruhayat dan Sekretaris Ilham Noor; Wakil Ķetua Komisi II, H Suripno Sumas dan Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto.
Massa pun tertib duduk bersama sambil berorasi dan menyampaikan tuntutannya yaitu, protes wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, soal ekologi yang berdampak banjir dan Taman Nasional Pegunungan Meratus.
“Kami minta DPRD mau bersepakat dengan kami, menolak apa yang jadi tuntutan kami,” teriak Abdullah, salah satu koordintor aksi.
Massa juga meminta agar pimpinan DPRD berkenan merima mereka berdialog di dalam ruangan rapat Paripurna DPRD setempat.
Merespon itu, Ķetua DPRD H Supian HK menyatakan apresiasi atas aksi yang dilakukan para mahasiswa dan mahasiswi petang itu.
“Saya sangat paham dan mengapresiasi apa yang dilakukan dan disampaikan oleh adik-adik semua, dan saya juga sependapat,” kata Supian HK.
Baca Juga
Sekitar 30 menit, pimpinan DPRD mempersilahkan massa untuk masuk dan berdialog didalam ruang rapat paripurna.
Tetap dalam pengawalan sigap aparat kepolisian, di dalam ruang itu masing-masing juru bicara BEM menyampaikan tuntutan, yaitu tolak pilkada melalui mekanisme DPRD, benahi soal penyebab banjir atau perbaikan ekologi yang mereka nilai karena sudah rusak
“Kami menolak dan kami juga minta DPRD bersedia menandatangi MoU kesepakatan atas tuntutan dan aspirasi kami untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pinta Rizki.
Sekitar 1 jam lebih, dialog pun usai, dengan kesepakatan penandatangan MoU oleh pimpinan DPRD dan perwakilan massa.
Supian HK usai dialog mengatakan, aksi demo merupakan dinamika biasa di negara demokrasi, dan tentu ada perbedaan-perbedaan pandangan.
Berkait poin-poin tuntutan yaitu soal ekologi yang berdampak banjir dibeberapa wilayah Kalsel ini memang ditindaklanjuti dan akan dibahas bersama lembaga terkait, pada hari Kamis nanti untuk mencari solusi terbaik.
“Kemudian, poin kedua menyangkut pilkada langsung, tadi mahasiswa juga menegaskan kepala daerah harus kembali dipilih langsung oleh rakyat, kami sepakat dengan hal tersebut,” katanya.
Untuk poin ketiga yang berkaitan dengan wisata Gunung Meratus, Supian HK juga sependapat apabila kebijakan tersebut berpotensi merugikan rakyat, maka aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa patut di apresiasi.
“Tuntutan mereka sangat baik dan konstruktif. Insha Allah 23 atau 24 Januari ini akan kami sampaikan lebih lanjut. Tadi kami juga meminta agar adik-adik mahasiswa membuat dokumentasi untuk melengkapi berkas yang akan disampaikan” jelasnya.
Supian HK menambahkan, (Dia) sebagai orang yang lebih tua, sudah merupakan tugasnya untuk menyudahi dan menengahi serta membina generasi muda.
Karena menurutnya, mereka lah (mahasiswa) generasi yang kelak akan menggantikan dan jadi pemimpin-pemimpin masa depan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman, menambahkan bahwa, soal pilkada melalui mekanisme DPRD itu baru sebatas wacana yang bergulir.
Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh di pusat, sejauh ini RUU tersebut belum ada dalam Prolegnas.
” Tahun 2026 ini tidak ada dalam daftar Prolegnas, jadi ini hanya wacana,” tegas politisi Partai Gerindra Kalsel ini. (pik)
—
Baca Juga
