Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dorong Sinergi Pusat dan Daerah dalam Program Sosial dan Keagamaan
Tim Redaksi
Oktober 6, 2025 9:08 pm
.
2 menit membaca
Banjarbaru, KALIMANTAN NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Abidin dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, hadir berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, Baznas Kalsel, serta perwakilan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.
“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujar Abidin.
Abidin menjelaskan, kunjungan kerja reses kali ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, dengan fokus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat daerah.
Ia mengungkapkan, anggaran nasional Kementerian Agama tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, BNPB sebesar Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mengalokasikan sekitar Rp300 miliar.
“Angka-angka ini tentu besar secara nasional, namun yang penting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Terkait isu kebencanaan, Abidin menilai kondisi Kalimantan Selatan relatif terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia, meskipun potensi bencana seperti banjir dan longsor tetap harus diwaspadai.
“Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya disambut tawa hadirin.
Selain itu, Abidin juga menyoroti pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di wilayah Kalimantan.
Baca Juga
Menurutnya, hingga kini belum ada kawasan ekonomi halal di Kalimantan, padahal potensi wilayahnya sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegasnya.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut agar industri halal nasional tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang merata di wilayah Kalimantan.(MC/en/KN)
Baca Juga
#DPR RI #Dorong Sinergi
Baca Juga
