Ada Benturan Kebijakan Pusat, DPD PDI-P Kalsel Hadiri RDPU Kasus Meratus dan Pulau Panci di DPR RI
Tim Redaksi
April 15, 2026 9:22 pm
.
2 menit membaca
JAKARTA-KALIMANTAN.NEWS
DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Jakarta Rabu, (15/4/2026).
RDPU, memdengarkan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat di Kalimantan Selatan.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H M Syaripuddin dan diterima oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, beserta jajaran.
Dalam forum ini, DPD PDI Perjuangan Kalsel turut menghadirkan perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), khususnya komunitas Dayak Meratus, serta masyarakat Desa Pulau Panci, Kabupaten Kotabaru.
“Sebelum kami membawa persoalan ini ke tingkat nasional, kami telah melakukan berbagai upaya di daerah, mulai dari menerima aspirasi hingga memfasilitasi mediasi dengan pemerintah daerah, BPN, dan BPKH. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian karena adanya benturan kewenangan dan ketidaksinkronan kebijakan antar institusi di tingkat pusat.” ungkap HM Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Ia mengatakan, salah satu isu utama yang disampaikan yakni penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.
Masyarakat Adat Dayak Meratus menilai wilayah tersebut merupakan wilayah adat yang dikelola turun-temurun, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan hak kelola, membatasi akses sumber daya alam, dan mengancam keberlangsungan budaya.
Selain itu, juga disampaikan persoalan masyarakat Desa Pulau Panci terkait lahan bersertifikat hak milik (SHM) sejak 2007–2008 yang kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam.
“Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat,” beberapa Bang Dhin.
Merespon masalah diatas, Adian Napitupulu menyatakan BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan berkoordinasi bersama komisi terkait dan kementerian untuk mendorong penyelesaian yang adil.(pik)
Baca Juga
