BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Rais Ruhayat, S.H., menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat dalam kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 1, Kota Banjarmasin, pada 4–11 November 2026.
Selama delapan hari pelaksanaan reses, Rais mengunjungi 16 titik untuk bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur lingkungan.
Sejumlah aspirasi yang mengemuka di antaranya permohonan bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia), perbaikan jalan dan gorong-gorong, serta program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan tersebut, warga juga menyoroti ketidakjelasan variabel pengukuran desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian karena sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan pemerintah kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat.
Persoalan pendataan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap program bantuan sosial pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Rais mengatakan seluruh masukan yang disampaikan masyarakat telah dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kami tampung dan catat. Tentu, kami akan berupaya menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi I dengan ruang lingkup pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM), Rais menjelaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan tindak lanjut terhadap aspirasi yang berkaitan dengan bidang tugas komisinya.
Sementara itu, aspirasi yang menjadi kewenangan komisi lain akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD yang membidangi urusan tersebut. Begitu pula persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin, akan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah kota agar dapat diteruskan kepada instansi terkait.
Menurut Rais, setiap aspirasi masyarakat perlu ditangani melalui koordinasi yang tepat agar dapat diperjuangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi juga memperoleh tindak lanjut melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Harapan kami, apa yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses saja, tetapi bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kebutuhan warga serta mendorong penanganan persoalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan DPRD.(En/KN)