Ancaman Godzilla El Nino Menguat, DPRD Kalsel Soroti Kesiapan Pemerintah Daerah
Tim Redaksi
Mei 12, 2026 5:18 pm
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN.NEWS – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026), guna memperkuat pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir 2026.
Kunjungan tersebut turut didampingi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah memastikan mitigasi bencana di Banua berjalan lebih terukur dan tidak terlambat.
Dalam pertemuan itu, Komisi I DPRD Kalsel menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola pemerintahan menghadapi potensi krisis akibat El Nino, mulai dari ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga terganggunya pelayanan publik.
Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketertiban, Komisi I menilai penanganan El Nino tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga membutuhkan kesiapan kebijakan, koordinasi antar-SKPD, serta efektivitas instruksi kepala daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mengatakan DKI Jakarta dinilai telah memiliki pola penanganan yang terstruktur melalui instruksi khusus Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD untuk melakukan kesiapsiagaan sejak dini.
“Jakarta ini membuatkan suatu peraturan khusus instruksi khusus yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD. Sehingga seluruh SKPD mulai bulan ini sudah mulai siap siaga terkait dengan penanganan elnino di tempatnya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga memaparkan kerja sama strategis bersama BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah pengendalian risiko dampak El Nino.
“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan kolaborasi dengan BPBD Kalsel untuk bisa nantinya menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam hal penanganan dampak elnino yang ada di Kalimantan Selatan,” lanjut Ilham.
Komisi I DPRD Kalsel menilai keterlambatan pengambilan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan.
Karena itu, penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan birokrasi dinilai menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari dampak El Nino yang lebih luas.(en/KN)
Baca Juga
