
KALIMANTAN NEWS – Di media sosial, beredar klaim bahwa Bhutan adalah negara yang melarang warganya miskin.
Setiap orang yang jatuh miskin akan dipanggil menghadap raja untuk diberi kemakmuran.
Kedengarannya menarik dan dramatis, tapi benarkah fakta Bhutan begitu?
Tidak Ada Hukum yang Melarang Miskin
Secara resmi, tidak ada satu pun negara di dunia termasuk Bhutan yang secara hukum melarang rakyatnya miskin.
Namun, Bhutan memang unik. Negara kecil di Himalaya ini terkenal dengan konsep Gross National Happiness (GNH), sebuah indikator kebahagiaan nasional yang jadi dasar pembangunan.
Alih-alih fokus hanya pada Produk Domestik Bruto (PDB), Bhutan menilai keberhasilan lewat keseimbangan ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesehatan masyarakat.
Fakta Angka Kemiskinan di Bhutan
Menurut data World Bank (2022), tingkat kemiskinan Bhutan menurun tajam dari lebih dari 25% pada awal 2000-an menjadi sekitar 12% pada 2020.
Penurunan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi, produktivitas pertanian, serta bantuan sosial yang kuat selama pandemi.
Menurut laporan Asia News Network (2023), konsumsi di kalangan 40% warga termiskin justru naik lebih dari 7% per tahun.
Sementara kelompok kaya mengalami penurunan.
Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Bhutan cenderung pro-poor atau berpihak pada kelompok miskin.
Contoh Kebijakan Konkret Bhutan