Ekonomi Kalsel Dipatok Tumbuh 6 Persen, RAPBD Tahun 2027 Pendapatan Rp 8 Triliun, Belanja Rp 8,6 Triliun Lebih Kecil Dibanding 2026

Sekdaprov Kalsel, HM Syariffudin, menyerahkan nota RAPBD Kalsel tahun 2027, kepada pimpinan Rapat Paripurna, H Kartoyo, Rabu (9/9/2026) (foto : hms)

BANJARMASIN-KALIMANTAN.NEWS

SECARA makro, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mematok pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pada tahun 2027 mendatang.

Selain itu Indek Pembangunan Manusia (IPM) 75,5 persen; Angka Kemiskinan 3,41 persen, dan tingkat Pengangguran Terbuka 4.05 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Sekretaris Daerah (Sekdaprov) H M Syariffudin pada rapat paripurna penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun 2027 di DPRD Kalsel, Rabu (9/9/2026).

Pada rapat paripurna dipimpin H Kartoyo, didampingi HM Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, Sekdaprov merinci nota RAPBD tahun 2027 yaitu, untuk Pos Pendapatan, dianggarkan sebesar Rp 8,003 triliun.

Rincian bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun. Pendapatan Transfer Rp2,613 triliun, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp123,497 miliar.

Pos Belanja, dianggarkan sebesar Rp8,603 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp5,360 triliun, Belanja modal Rp1,537 triliun. Belanja Tidak Terduga Rp100 Miliar dan Belanja transfer Rp1,605 triliun.

“Dengan postur tersebut terdapat defisit sebesar Rp600 miliar,” kata HM Syariffudin.

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, Pembiayaan neto berjumlah Rp600 miliar sehingga defisit tertutup seluruhnya, dan Silpa tahun anggaran 2027 direncanakan nihil.

“Kami berharap rancangan ini segera dibahas bersama badan anggaran, sehingga melahirkan kesepakatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dan juga berharap APBD tahun 2027 mampu menjawab Kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” sebutnya.

Sebagai perbandingan berdasar data BPKAD Provinsi Kalsel : Pada tahun 2026, Pos Pendapatan pada APBD Murni tercatat sebesar Rp7.353.410.915.143. Sedang tahun 2027 Rp 8,003 triliun.

Pos Belanja pada APBD Murni tahun 2026 sebesar Rp 9,94 triliun. Sedang tahun 2027 hanya Rp.8,603 triliun atau menurun.

Untuk APBD-Perubahan tahun 2026 dipatok : Pos Pendapatan dikisaran Rp 7,76 trilun. Sedang Pos Belanja sebesar Rp 10,53 triliun, dengan defisit sebesar Rp 2,77 triliun namun seluruhnya dapat ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Disinggung target pertumbuhan ekonomi Kalsel 6 persen yang cukup cerah? Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin usai rapat, mengatakan optimis dapat dicapai, sebab saat ini ekonomi Kalsel sudah tumbuh 5,6 persen diatas nasional.

“Jadi kita optimis bisa mencapai meskipun kita tahu transfer dari pusat menurun, tapi kita berupaya terus memperkuat potensi PAD kita,” katanya.

Senada, Wakil Ķetua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman menyikapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dipatok pemerintah provinsi pada tahun 2027, mengatakan tentunya diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat pula meningkat signifikan.

Adapun tugas DPRD terus berupaya mendorong sumber-sumber potensi untuk memperkuat pendapatan daerah.

Karena menurutnya, saat ini pemerintah pusat mendorong agar daerah bisa mandiri fiskal dan tidak selalu berharap dengan pemerintah pusat. (pik)

Baca Juga