Komisi III DPRD Kalsel Usulkan Penambahan Kuota Biosolar Nelayan ke BPH Migas
Eka Nurrisma
Oktober 20, 2026 6:35 am
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN.NEWS – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait usulan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa (20/10/2026).
Usulan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan di Kalimantan Selatan, khususnya anggota Koperasi Mina Membangun Mandiri di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, mengatakan konsultasi dan koordinasi tersebut merupakan upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama nelayan yang memerlukan ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
“Kami hari ini datang ke BPH Migas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penambahan kuota Biosolar, khususnya bagi para nelayan di Kabupaten Banjar dan seluruh nelayan di Kalimantan Selatan. Kami berharap aspirasi yang telah kami sampaikan secara langsung ini dapat menjadi perhatian dan memperoleh tindak lanjut dari BPH Migas,” ujar Mustaqimah.
Ia menjelaskan, saat ini kuota BBM bersubsidi untuk Koperasi Mina Membangun Mandiri sebesar 80 ribu kiloliter (KL). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan koperasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengusulkan peningkatan kuota menjadi 170 ribu KL untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinilai terus meningkat.
Menurut Mustaqimah, kebutuhan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perikanan dan nelayan, tetapi juga perkembangan sektor industri. Berbagai kegiatan industri dan usaha turut memengaruhi kebutuhan pasokan energi sehingga diperlukan alokasi BBM yang memadai.
“Kita ketahui bersama, Kalimantan Selatan bukan hanya daerah dengan aktivitas perikanan dan banyak nelayan, tetapi juga merupakan daerah industri dengan berbagai kegiatan usaha. Karena itu, kebutuhan pasokan BBM Bersubsidi juga semakin besar dan perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Mustaqimah berharap penyampaian aspirasi secara langsung kepada BPH Migas dapat memperoleh respons positif. Terlebih, persoalan kelangkaan BBM di sejumlah daerah menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan melalui diskusi dan koordinasi hari ini, kita bisa mendapatkan tambahan kuota dari BPH Migas. Harapan kami, kebutuhan BBM Bersubsidi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum, dapat terpenuhi dengan lebih baik,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi yang memadai, terutama bagi sektor perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan.(En/KN)
Baca Juga
