Supian HK Tegaskan Kawal 7 Tuntutan Ini, Presma Uniska: Kami Minta Tak Hanya Berhenti di Loket

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Aksi unjuk rasa berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat pada Senin (1/9/2025) siang.

Masa aksi dari berbagai lapisan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan ini tiba di Rumah Banjar (sebutan kantor DPRD Kalsel) sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Kurang dari satu jam, Jalan Lambung Mangkurat berubah jadi lautan massa.

“Wahai aparat, wahai pejabat, sambutlah kami tuan kalian,” teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Baca Juga

Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Anggota Jangan Lukai hati Rakyat: Dengarkan Suara Mereka

Tak berselang lama, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan beberapa anggota DPRD lainnya datang menghampiri demonstran.

Tampak pula Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mendampingi.

Situasi berlangsung kondusif, mahasiswa dan aparat keamanan tengah duduk di jalan sembari dialog aspirasi dengan wakil rakyat berlangsung.

DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama kelompok aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat.

Baca Juga

Ketua DPRD Kalsel Hampiri Ribuan Pengunjuk Rasa, Akui Ikut Tolak Kebijakan yang Tidak Bermanfaat Bagi Rakyat

Hasil dialog ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.

Adapun tujuh tuntutan yang disepakati, pertama, menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.

Kedua, menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga

Bisakah DPR Dibubarkan? Begini Penjelasan Hukum Menurut UUD 1945

Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

Keempat, menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.

Baca Juga

Monitoring ke PT Arutmin, Komisi IV DPRD Kalsel Fokus CSR dan Tenaga Kerja Lokal