Supian HK Tegaskan Kawal 7 Tuntutan Ini, Presma Uniska: Kami Minta Tak Hanya Berhenti di Loket

BANJARMASIN, KALIMANTAN NEWS – Aksi unjuk rasa berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat pada Senin (1/9/2025) siang.

Masa aksi dari berbagai lapisan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan ini tiba di Rumah Banjar (sebutan kantor DPRD Kalsel) sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Kurang dari satu jam, Jalan Lambung Mangkurat berubah jadi lautan massa.

“Wahai aparat, wahai pejabat, sambutlah kami tuan kalian,” teriak salah satu orator dengan pengeras suara.

Baca Juga

Rais Ruhayat Dorong Pemuda Jadi Motor Pembangunan Lewat Perda Kepemudaan

Tak berselang lama, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan beberapa anggota DPRD lainnya datang menghampiri demonstran.

Tampak pula Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mendampingi.

Situasi berlangsung kondusif, mahasiswa dan aparat keamanan tengah duduk di jalan sembari dialog aspirasi dengan wakil rakyat berlangsung.

DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama kelompok aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat.

Baca Juga

Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Anggota Jangan Lukai hati Rakyat: Dengarkan Suara Mereka

Hasil dialog ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.

Adapun tujuh tuntutan yang disepakati, pertama, menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.

Kedua, menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga

Ketua DPRD Kalsel Hampiri Ribuan Pengunjuk Rasa, Akui Ikut Tolak Kebijakan yang Tidak Bermanfaat Bagi Rakyat

Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

Keempat, menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.

 Kelima, massa jua menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.

Baca Juga

Bisakah DPR Dibubarkan? Begini Penjelasan Hukum Menurut UUD 1945

Keenam, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Supian HK menerima sejumlah aspirasi yang dilayangkan kepihak DPRD Kalsel.

“Tujuan penuntutan itu memang untuk berpihak kepada rakyat. Kami tidak hanya menerima, tetapi juga mengawal sampai ke pusat,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Presiden Mahasiswa BEM Uniska, Muhammad Anzari bersyukur atas hasil unjuk rasa yang berlangsung tertib dan aman.

Begitupun kedatangan massa aksi disambut sesuai harapan oleh para legislator Rumah Banjar.

“Segala tuntutan kami ke Ketua Dewan, Kapolda untuk datang dan menerima tuntutan masyarakat dipenuhi. Terkait tujuh tuntutan kami pun akan direalisasikan,” ucap Anzari.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini berharap agar komitmen yang disepakati dapat benar-benar ditindaklanjuti sesuai janji.

“Tidak hanya berhenti di loket, tapi benar membuka dialog dengan DPR RI. Kalau pun dalam beberapa hari tidak di jalankan atau dipenuhi kami pastikan akan turun ke jalan lagi dengan massa aksi yang lebih banyak,” tutupnya.(*/KN)

Editor: Ipik G