201 Desa di Kalsel Masih Blankspot, Pemprov Perkuat Koordinasi

Gubernur Kalsel H. Muhidin mendorong percepatan penanganan blankspot guna mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Banua.

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya percepatan penanganan wilayah blankspot atau tanpa akses internet.

Hingga April 2026, tercatat masih ada 201 desa yang belum terjangkau konektivitas digital.

Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi sinkronisasi program penanganan blankspot yang digelar di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Gubernur Kalsel Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum Dinansyah menegaskan, akses internet kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Layanan publik saat ini sangat bergantung pada konektivitas digital, sehingga wilayah blankspot menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi geografis seperti wilayah pedalaman dan keterbatasan infrastruktur menjadi penyebab masih adanya desa yang belum terlayani.

Pemprov menilai penanganan blankspot tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi.

“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi semua pihak,” tambahnya.

Muhidin juga menyoroti wilayah blankspot di luar kategori 3T yang belum sepenuhnya mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Karena itu, diperlukan skema kerja sama, seperti penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan pengembangan jaringan oleh operator.

Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat menyepakati wilayah prioritas serta langkah konkret untuk mempercepat pemerataan akses digital di Kalsel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel M Muslim menyebut, dari total 2.015 desa di 13 kabupaten/kota, masih ratusan desa yang belum terjangkau jaringan.

Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi.(adp/en/KN)

Baca Juga