Banggar DPRD Kalsel Bahas Lanjutan Raperda APBD 2026, Pastikan Anggaran Berpihak ke Rakyat
Tim Redaksi
Oktober 27, 2025 8:50 pm
.
2 menit membaca
Banjarmasin, KALIMANTAN NEWS – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Gedung B Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (23/10/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. (H.C.) H. Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri oleh anggota Banggar, pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD), serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya pada Senin (20/10/2025) dan menjadi momentum penting dalam memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Fokus utama rapat kali ini adalah mendalami prioritas anggaran, alokasi belanja, serta strategi peningkatan pendapatan daerah.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berpihak kepada kepentingan publik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., menekankan pentingnya konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Peningkatan APBD harus berjalan sesuai regulasi dan komitmen bersama. Semua SKPD harus berperan aktif memperkuat pendapatan daerah dan mengoptimalkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada alokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya bersama pemerintah provinsi untuk mewujudkan APBD 2026 yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
Langkah ini diharapkan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan serta menjawab tantangan fiskal di tahun mendatang.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, penyusunan APBD 2026 diyakini akan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.(en/KN)
Baca Juga
#dprd kalsel
Baca Juga
