BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kalimantan Selatan menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalsel dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, AKI tercatat menurun dari 146 menjadi 135 per 100.000 kelahiran hidup.
Sementara itu, AKB juga mengalami penurunan dari 11,2 menjadi 10,55 per 1.000 kelahiran hidup.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifa, usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan serta sejumlah rumah sakit, menegaskan bahwa AKI dan AKB merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan sistem pelayanan kesehatan.
Ia menyebut, meski fasilitas kesehatan seperti posyandu sebagian sudah dilengkapi peralatan, termasuk USG, namun masih terdapat kendala pada ketersediaan sumber daya manusia.
“Tadi Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan, kita masih kekurangan SDM. Banyak posyandu alat-alatnya sudah lengkap, namun tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, masih kurang,” ujarnya.
Menurutnya, kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter di wilayah terpencil, menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi.
Untuk itu, ia mendorong agar Dinas Kesehatan menyusun sistem klaster wilayah kerja yang dilengkapi dengan fasilitas dan insentif lebih menarik bagi tenaga kesehatan.
“Wilayah kerja itu harus didukung fasilitas yang lebih baik, bahkan insentif yang lebih besar dibandingkan di kota, agar tenaga kesehatan tertarik ditempatkan di daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, khususnya pada Instalasi Gawat Darurat (IGD), menyusul adanya laporan terkait keterlambatan penanganan pasien.
“Pasien masuk jam berapa, ditangani jam berapa, itu harus cepat disikapi. Jangan sampai keterlambatan penanganan berujung pada tidak terselamatkannya nyawa,” tegasnya.
Ia menambahkan, manajemen rumah sakit perlu melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan, terutama di IGD, agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan optimal.(en/KN)