Sekda Kalsel Dorong Kolaborasi Perluas Akses Hunian Terjangkau bagi MBR

H. M. Syarifuddin membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR-FLPP di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. M. Syarifuddin membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), Kamis (27/8/2026), di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang disampaikan Sekdaprov H. M. Syarifuddin, disebutkan bahwa penyediaan perumahan merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Program 3 Juta Rumah, menurutnya, menjadi salah satu program prioritas nasional yang memiliki arti strategis dalam menyediakan hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Syarifuddin.

Ia menilai skema KPR-FLPP menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu MBR memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Karena itu, forum tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak, sekaligus membahas secara konkret berbagai aspek dalam pengembangan perumahan baru.

“Melalui forum ini, saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.

Syarifuddin mengungkapkan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perumahan, mulai dari keterjangkauan harga rumah, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor agar setiap tahapan penyediaan perumahan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia pun menekankan agar forum tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi menghasilkan rumusan dan langkah konkret untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.

“Saya berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, lanjut Syarifuddin, akan terus mendorong koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan agar pembangunan perumahan dapat berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepada para pengembang dan pihak perbankan, ia juga berharap dukungan aktif dalam menghadirkan produk perumahan dan pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, serta mudah diakses masyarakat.

Usai menyampaikan sambutan, Sekdaprov H. M. Syarifuddin secara resmi membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR-FLPP.

Forum tersebut digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional dengan mengusung tema “Hunian Layak untuk Semua”.

Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia, Komisioner BP Tapera, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Turut hadir perwakilan perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan perbankan, BUMN, BUMD, serta para pemangku kepentingan terkait.(Adp/En/KN)

Baca Juga