Alpiya Rakhman Pimpin Audiensi ke DPR RI, Soroti Penurunan Transfer Daerah dan DBH Kalsel
Tim Redaksi
Agustus 26, 2026 8:02 pm
.
2 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN.NEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rakhman memimpin delegasi Kalimantan Selatan dalam audiensi dengan DPR RI untuk membahas sejumlah persoalan fiskal daerah, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti penurunan transfer ke daerah, ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH), serta dampaknya terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Alpiya mengatakan kehadiran delegasi yang berjumlah sembilan orang tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi kelembagaan Kalimantan Selatan kepada wakil rakyat di tingkat pusat.
“Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada wakil di DPR RI, sekaligus meminta pengawalan yang baik terhadap berbagai isu fiskal dan pembangunan yang sedang dihadapi provinsi kami,” ujar Alpiya.
Baca Juga
Salah satu persoalan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya transfer ke daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai transfer yang diterima Kalimantan Selatan pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan.
“Penurunan hampir Rp3 triliun ini sangat kami khawatirkan. Kami minta kepastian berapa sesungguhnya dana perimbangan atau DBH yang akan diterima pada 2027 agar kami dapat menyusun APBD secara realistis,” tegasnya.
Selain itu, delegasi Kalsel juga menyoroti masih adanya kekurangan salur DBH tahun 2024 yang belum diterima daerah. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi penyusunan target pendapatan dan ruang fiskal pemerintah daerah.
Alpiya menjelaskan, menyempitnya ruang fiskal dapat berdampak terhadap sejumlah program dan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan.
Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi jalan nasional dan provinsi, peningkatan konektivitas wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta pembangunan sejumlah proyek strategis seperti jembatan, rumah sakit, stadion, dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengawalan persoalan fiskal Kalsel tidak hanya dilakukan melalui DPR RI. Pemerintah daerah juga diharapkan aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperoleh kepastian terkait perhitungan dan pencairan DBH.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan DPR RI dapat melakukan pengawalan melalui fungsi pembahasan anggaran dan komunikasi politik. Namun, formulasi teknis terkait alokasi anggaran tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Alpiya menegaskan DPRD Kalsel akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan menyiapkan surat resmi dan data yang lebih rinci untuk pendalaman bersama pihak terkait.
“Forum sepakat bahwa masalah utama Kalsel saat ini adalah penurunan transfer, ketidakpastian DBH, dan dampaknya terhadap APBD. Ke depan kami akan menyiapkan surat resmi dan data rinci untuk pendalaman lebih lanjut,” pungkasnya.(En/KN)
Baca Juga
