DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi Aset Badan Penghubung untuk Tingkatkan PAD
Tim Redaksi
Agustus 8, 2026 2:28 pm
.
3 menit membaca
JAKARTA, KALIMANTAN.NEWS – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, S.M., M.M. dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah.
Dari hasil monitoring, DPRD Kalsel menilai Badan Penghubung masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu langkah yang didorong ialah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar fasilitas Badan Penghubung dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kedinasan di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, mengatakan pemanfaatan fasilitas secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan. Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, pemanfaatan aula sebagai lokasi rapat atau kegiatan pemerintahan juga dapat mendorong peningkatan tingkat hunian kamar atau mess yang tersedia.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.
Baca Juga
Selain optimalisasi aset, DPRD Kalsel turut memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna fasilitas. Di antaranya penyediaan layanan sarapan bagi tamu, peningkatan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.
“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutur Kartoyo.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Fajrianoor Rizaldy, S.H., menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas penginapan masih menghadapi kendala keterbatasan lahan, terutama untuk area parkir.
Menurutnya, rencana penambahan kamar maupun penyesuaian tarif perlu diikuti peningkatan fasilitas pendukung agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga.
“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, DPRD Kalsel berharap pengelolaan Badan Penghubung dapat semakin optimal sehingga aset daerah tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mampu menjadi salah satu sumber strategis dalam meningkatkan PAD.(En/KN)
Baca Juga
