JAKARTA, KALIMANTAB.NEWS – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Banua. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, bersama sejumlah anggota Komisi III tersebut membahas sejumlah program prioritas yang dinilai penting bagi masyarakat Kalsel.
Beberapa di antaranya yakni revitalisasi sistem perpipaan Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala, serta pengembangan jaringan irigasi.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III kembali mendorong agar program revitalisasi Pipa Air Banjarbakula masuk dalam prioritas penganggaran Tahun Anggaran 2027. Sebab, program tersebut belum mendapatkan alokasi anggaran pada 2026.
Selain persoalan air bersih, Komisi III juga menyampaikan kondisi pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang hingga kini belum mendapatkan penanganan optimal selama kurang lebih enam tahun.
Pendangkalan tersebut dinilai berdampak terhadap berkurangnya kapasitas aliran sungai sekaligus meningkatkan potensi banjir di wilayah hilir.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan respons positif dan menyatakan akan melakukan pengecekan lapangan sebagai tindak lanjut untuk memastikan kondisi eksisting serta menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, mengapresiasi respons dan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Alhamdulillah, hasil konsultasi dan koordinasi hari ini berjalan dengan sangat baik. Berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kami mendorong agar revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat kembali menjadi prioritas penganggaran pada tahun 2027, mengingat program tersebut belum teralokasi pada APBN Tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kami berharap tidak terjadi perubahan kebijakan anggaran sehingga proyek strategis ini dapat segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Selain itu, H. Achmad Maulana menegaskan perhatian Komisi III terhadap persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai turut meningkatkan risiko banjir di Kalsel.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal. Barito Kuala merupakan kawasan strategis sekaligus titik muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan beberapa daerah sekitarnya,” tegasnya.
Ia menyambut baik respons Direktorat Sungai yang berkomitmen melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti dengan program revitalisasi sungai.
“Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan,” katanya.
Melalui konsultasi dan koordinasi tersebut, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program strategis daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Berbagai usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, peningkatan layanan irigasi, serta pengendalian banjir yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kalimantan Selatan.(En/KN)