Pemprov Kalsel Siapkan Lima Langkah Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H. Muhidin dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026).

Rakor tersebut membahas berbagai indikator kinerja GWPP yang meliputi aspek koordinasi, implementasi program, monitoring dan evaluasi, serta kapasitas organisasi perangkat daerah.

Dalam paparannya, Syarifuddin menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel memahami pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi dekonsentrasi agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Untuk itu, Pemprov Kalsel menyiapkan lima langkah penguatan, yakni peningkatan koordinasi melalui forum pusat dan daerah yang terstruktur, integrasi data pembangunan dalam sistem satu data, digitalisasi pengendalian melalui platform monitoring real-time, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara berkala.

Baca Juga

Gubernur H. Muhidin Pastikan Alokasi APBD Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Menurutnya, kelima langkah tersebut akan diperkuat dengan sistem peringatan dini yang memungkinkan setiap deviasi program terdeteksi lebih cepat sehingga dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Syarifuddin juga menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menghasilkan sejumlah capaian pembangunan di Kalimantan Selatan, mulai dari peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga pengembangan Geopark Meratus sebagai warisan dunia.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi, seperti sinkronisasi kebijakan yang belum optimal, perbedaan kualitas data antarinstansi, keterlambatan pelaporan, hingga koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat.

Baca Juga

Pansus DPRD Kalsel Dalami Data Distribusi BBM Bersubsidi Bersama Pertamina BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi. Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD. “Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU. “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM. Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel. Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota. “Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Menurutnya, tantangan tersebut harus dihadapi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, serta perwakilan instansi terkait yang memberikan berbagai masukan dalam upaya memperkuat pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.(Adp/en/KN)

Baca Juga

Banggar DPRD Kalsel Soroti Optimalisasi Aset Daerah dalam Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025