Pansus DPRD Kalsel Dalami Data Distribusi BBM Bersubsidi Bersama Pertamina BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi. Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD. “Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU. “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM. Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel. Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota. “Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Tim Redaksi
Juni 25, 2026 12:17 pm
.
5 menit membaca
BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS– Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi.
Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD.
“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Baca Juga
Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Baca Juga
“Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM.
Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel.
Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota.
“Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi.
Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD.
“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM.
Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel.
Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota.
“Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (en/KN)
Baca Juga
