Saluran WA
Beranda › Pemerintahan & Kebijakan

Gubernur H. Muhidin Pastikan Alokasi APBD Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tim Redaksi Juni 26, 2026 12:08 pm . 2 menit membaca
Subhan Nor Yaumil, menyampaikan tanggapan Gubernur H. Muhidin terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026).

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Adrian, Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kalsel, yakni Fraksi Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, PKB, PKS, dan Demokrat Persatuan Perjuangan, sepakat agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi penggunaan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta pengawasan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif.

Baca Juga
Pansus DPRD Kalsel Dalami Data Distribusi BBM Bersubsidi Bersama Pertamina BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi. Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD. “Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU. “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM. Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel. Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota. “Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.Pansus DPRD Kalsel Dalami Data Distribusi BBM Bersubsidi Bersama Pertamina BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi. Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD. “Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU. “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM. Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel. Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota. “Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Selain itu, seluruh fraksi juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur H. Muhidin melalui Subhan Nor Yaumil menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD Kalsel sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, pendapatan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalsel terus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pendapatan transfer ke daerah.

Baca Juga

Pemprov Kalsel juga berkomitmen memastikan alokasi anggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, pelayanan sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, berbagai program pembangunan infrastruktur terus didorong untuk mendukung produktivitas petani, nelayan, dan pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Terkait pengelolaan SiLPA, Pemprov Kalsel akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi faktor penyebab serta menjadikannya sebagai bahan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Baca Juga

Sementara itu, terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK RI, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap catatan melalui langkah pembenahan yang akuntabel dan transparan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kalsel, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, tenaga ahli gubernur, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (Adp/en/KN)

Baca Juga
APBDDPRDfraksiKalselMasyarakatmuhdinRaperdaSubhan Nor Yaumil
Tim Redaksi
Baca Juga

Pansus DPRD Kalsel Dalami Data Distribusi BBM Bersubsidi Bersama Pertamina BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi dibahas, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan kesiapan mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyediakan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pemetaan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi. Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD. “Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menambahkan, distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU. “Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, mengungkapkan bahwa Pertamina telah berkomitmen menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya. Selain itu, Pertamina juga mendukung pelaksanaan audit internal terhadap laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit tersebut akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM. Kartoyo menjelaskan, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Seluruh laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa SPBU yang dipilih sebagai sampel. Melalui pendalaman tersebut, pansus berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota. “Hasil pendalaman ini nantinya menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.