BATOLA – KALIMANTAN.NEWS
KOMISI Gabungan DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Batola menggelar rapat bersama terkait program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Selasa (17/11/2026).
Rapat berlangsung di lantai II DPRD Batola ini di antaranya membahas rencana penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta aturan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengajukan 15 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dimasukan dalam agenda legislasi tahun mendatang 2027.
Seluruh usulan tersebut, lanjutnya, akan dibahas dan disesuaikan melalui koordinasi antara legislatif dan eksekutif agar dapat dituntaskan berdasarkan kesepakatan bersama.
Terkait penyederhanaan SOTK, akan terjadi penggabungan 5 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga dari semula 29 akan menjadi 24 SKPD. Namun untuk SKPD mana saja yang bakal digabung masih dalam pembahasan.
Hendri Dyah Estiningrum menyatakan, penggabungan sejumlah SKPD selain untuk perampingan juga merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Sementara terkait regulasi pemerintahan desa, menurut wanita yang juga anggota Komisi I DPRD Batola ini, dilakukan berkaitan langsung dengan persiapan pilkades serentak.
Mengingat kejelasan aturan mengenai pengangkatan kepala desa maupun perangkat desa menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Batola, Mahardhika Prima Wijaya Rosady menjelaskan, koordinasi bersama Bapemperda tidak hanya membahas usulan Raperda tetapi juga mengevaluasi tata kelola pembentukan produk hukum daerah yang salah satunya terkait penataan mekanisme Propemperda.
“Langkah itu bertujuan agar penyusunan peraturan kepala daerah memiliki perencanaan dan jadwal yang terkoordinasi sehingga mekanisme lebih tertib dan tidak ada lagi produk hukum yang disusun di luar agenda yang telah ditentukan,” ujar Mahardhika.
Terait SOTK, menurut Mahardhika, ditargetkan akan rampung tahun 2026 sehingga diharapkan perubahan struktur organisasi itu sudah dapat diterapkan pada 2027.
“Penataan regulasi dan organisasi pemerintahan ini menjadi bagian dari agenda Pemkab Batola dalam menyesuaikan tata kelola birokrasi dengan kebutuhan daerah sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran,” terangnya. (jr)