Komisi III DPRD Kalsel Soroti Target Pendapatan UPTD Konstruksi dan Pemerataan Air Bersih

H. Achmad Maulana, memimpin rapat bersama Dinas PUPR, UPTD, Laboratorium Konstruksi, dan BPAM Banjarbakula membahas optimalisasi pendapatan daerah serta pemerataan pelayanan air bersih, di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEW- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti belum optimalnya target pendapatan UPTD Konstruksi serta pemerataan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Kedua persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), UPTD, Laboratorium Konstruksi, serta BPAM Banjarbakula, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana.

Dalam pembahasan terkait UPTD Konstruksi, Achmad Maulana menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Menurutnya, peluang peningkatan pendapatan tersebut telah diidentifikasi sejak 2025. Karena itu, diperlukan dukungan peralatan yang memadai agar UPTD mampu meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

“Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar,” ungkap Achmad Maulana.

Namun, ia mengungkapkan adanya perbedaan antara target pendapatan yang sebelumnya didorong Komisi III dengan angka yang tercantum dalam perencanaan tahun 2027.

Target pendapatan yang diharapkan Komisi III mencapai Rp2 miliar. Sementara itu, angka yang tercatat dalam perencanaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hanya sebesar Rp1,2 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih target sebesar Rp800 juta.

“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” tegasnya.

Achmad Maulana juga menjelaskan bahwa pengadaan peralatan yang semula diusulkan berupa satu set peralatan, dalam realisasinya menjadi dua unit dengan anggaran sekitar Rp1 miliar.

Kedua unit tersebut diprioritaskan karena dinilai paling dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Selain sektor konstruksi, Komisi III DPRD Kalsel turut menyoroti pelayanan air bersih oleh BPAM Banjarbakula. Perhatian tersebut terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat saat momentum kegiatan haul.

Achmad Maulana menegaskan, peningkatan pelayanan air bersih tidak semestinya hanya menjadi perhatian ketika berlangsungnya kegiatan haul, tetapi harus menjadi agenda berkelanjutan.

Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak hanya terpusat di wilayah Banjarmasin dan Martapura, tetapi juga mencakup Kabupaten Barito Kuala. Terlebih, posko-posko pelayanan tersebar mulai dari wilayah Batola hingga Martapura sehingga pemerataan distribusi air bersih perlu menjadi perhatian BPAM Banjarbakula.

“Peningkatan pelayanan air bersih selama momentum haul jangan hanya menjadi perhatian tahun ini, tetapi harus menjadi fokus berkelanjutan bagi BPAM. Kami mendorong agar BPAM tidak hanya berfokus pada kebutuhan air bersih selama haul, tetapi juga memperhatikan masyarakat Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan jaringan pipa di wilayah Barito Kuala telah dilakukan. Karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang lebih terarah serta percepatan penanganan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap penanganannya dapat lebih difokuskan dan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Melalui rapat tersebut, Komisi III DPRD Kalsel mendorong seluruh perangkat daerah dan unit pelaksana teknis terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang dibahas.

Upaya tersebut mencakup optimalisasi potensi pendapatan asli daerah melalui UPTD Konstruksi serta peningkatan pemerataan akses pelayanan air bersih, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.(En/KN)

Baca Juga