BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel untuk membahas persoalan bantuan hibah keagamaan yang berkaitan dengan salah satu masjid di Kota Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kalsel tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, S.H. Sementara itu, Biro Kesra Setdaprov Kalsel diwakili oleh H. Fahrurazi, S.Pd., M.M., bersama jajaran terkait.
Pembahasan difokuskan pada persoalan hibah untuk salah satu masjid di Banjarmasin. Komisi IV bersama Biro Kesra berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul, terutama terkait aspek administrasi dan mekanisme pelaksanaan bantuan hibah.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah, khususnya penyaluran bantuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan lembaga keagamaan.
Komisi IV memandang bantuan hibah keagamaan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan, pemeliharaan, serta peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah.
Meski demikian, penyaluran bantuan hibah harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelengkapan administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar bantuan dapat disalurkan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan program.
Melalui rapat kerja ini, Komisi IV juga mendorong koordinasi dan komunikasi yang baik antara DPRD dengan perangkat daerah terkait. Penjelasan dari Biro Kesra diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan hibah tersebut.
Komisi IV berharap pembahasan bersama Biro Kesra dapat membantu menemukan titik terang sehingga persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman. Penyelesaiannya pun diharapkan dapat ditempuh melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Rapat kerja tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPRD Kalsel dalam mengawal program pemerintah daerah, termasuk bantuan bagi lembaga keagamaan dan fasilitas peribadatan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(En/KN)