Rais Ruhayat Dorong Percepatan Penyelesaian Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

H. Rais Ruhayat, S.H., menghadiri rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (12/11/2026).

BANJARMASIN – KALIMANTAN.NEWS– Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kalsel sekaligus Ketua Pansus Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, H. Rais Ruhayat, S.H.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki proses pembahasan selanjutnya. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengikuti rapat secara daring.

Dalam pembahasan tersebut, Rais Ruhayat menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Raperda agar regulasi yang tengah disusun dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan Perda ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan materi muatannya perlu dilakukan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat harmonisasi ini, Pansus berharap berbagai masukan dan penyempurnaan terhadap materi Raperda dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, proses pembentukan regulasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan Raperda tersebut hingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Banua.(En/KN)

Baca Juga