BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menyaring 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari jumlah tersebut, maksimal 20 Ranperda diperkirakan akan diprioritaskan untuk diajukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel.
Pembahasan berlangsung dalam rapat Bapemperda di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda mengevaluasi perkembangan Ranperda yang masih menjalani proses fasilitasi kementerian dan lembaga, sekaligus menelaah usulan baru yang diajukan pihak legislatif maupun eksekutif.
Dari total 27 usulan, sebanyak 10 Ranperda merupakan inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Hasil penyisiran menunjukkan masih terdapat sejumlah rancangan yang memerlukan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif. Beberapa usulan lainnya juga dipertimbangkan untuk ditunda.
“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujar Gusti Iskandar.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menekankan pentingnya pembahasan secara terperinci sebelum menetapkan Ranperda yang masuk dalam daftar prioritas. Menurutnya, jumlah rancangan yang diusulkan perlu disesuaikan dengan kemampuan penyelesaian pembahasan agar tidak terlalu banyak program legislasi yang akhirnya tidak dapat dituntaskan dalam satu tahun anggaran.
Usulan inisiatif DPRD mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudi daya ikan, pengaturan transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sementara itu, usulan dari pemerintah daerah mencakup berbagai bidang, mulai dari lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan skala prioritas tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pembentukan Perda yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah. Setiap Ranperda perlu mempertimbangkan urgensi pengaturan, kesesuaian dengan kewenangan provinsi, serta keterkaitannya dengan peraturan yang telah berlaku.
Selain itu, kemampuan penyelesaian pembahasan juga menjadi pertimbangan agar rancangan yang masuk dalam Propemperda tidak sekadar menjadi daftar perencanaan, tetapi dapat dituntaskan melalui tahapan pembentukan peraturan daerah.
Daftar prioritas Propemperda 2027 selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan. Rapat paripurna tersebut direncanakan berlangsung pada 24 November 2026, tetapi jadwalnya masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).
Setelah ditetapkan, Propemperda akan menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyiapkan serta membahas Ranperda sepanjang 2027. Melalui perencanaan yang lebih terukur, pembentukan peraturan daerah diharapkan berjalan lebih terarah dan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.(En/KN)