BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui pengawasan dan pemantauan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Upaya tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (25/5/2026).
Rakor mingguan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan kondisi inflasi nasional menjelang Hari Raya Idul Adha.
Berdasarkan data perkembangan inflasi periode 2022 hingga 2025 secara month to month (m-to-m), inflasi pada momentum Idul Adha tahun 2026 tercatat sebesar 0,13 persen. Secara historis, momentum Idul Adha cenderung mengalami inflasi, meski tingkatnya relatif lebih rendah dibanding periode Ramadan dan Idul Fitri.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada momentum Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Mei 2026 menunjukkan sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 21 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi IPH dinilai relatif terkendali dan tidak masuk dalam daftar provinsi dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Bahkan pada awal Mei 2026, IPH Kalsel tercatat mengalami penurunan sebesar 0,83 persen dibanding periode sebelumnya.
Rusma Khazairin mengatakan, Pemprov Kalsel terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga harian, khususnya terhadap komoditas strategis yang mengalami fluktuasi di sejumlah kabupaten/kota.
“Melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, diharapkan perkembangan harga komoditas pangan strategis dapat kembali terkendali sehingga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.(adp/en/KN)