DPKP Kalsel Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Targetkan Nilai SAKIP Meningkat pada 2027
Eka Nurrisma
Oktober 22, 2026 7:16 am
.
3 menit membaca
BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi melalui Rapat Evaluasi Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 bersama unit pelaksana teknis daerah (UPTD) lingkup pertanian di Hotel Banjarbaru, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan program pertanian dan ketahanan pangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan bahwa capaian SAKIP instansinya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemaparan dalam evaluasi, nilai SAKIP DPKP Kalsel berada pada kisaran 90,6 dengan predikat AA.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran, mulai dari sekretariat, bidang, hingga kepala UPTD yang berperan dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja organisasi.
“Alhamdulillah, capaian SAKIP kita sudah bagus. Ini berkat kerja sama seluruh jajaran. Saya berharap pada 2027 nanti nilainya bisa lebih meningkat lagi,” ujar Syamsir.
Ia menegaskan, peningkatan nilai SAKIP membutuhkan konsistensi, ketepatan perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi berkelanjutan. Namun, keberhasilan instansi pemerintah tidak semata-mata diukur dari angka penilaian, melainkan juga dari kualitas pelayanan kepada petani dan masyarakat serta upaya menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan.
“Pada hakikatnya bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada petani dan masyarakat. Ketersediaan pangan juga harus tetap terjaga,” tegasnya.
Syamsir menyebut sektor pertanian harus tetap menjadi prioritas pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Selatan sekitar 4,3 juta jiwa, keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan menjadi tanggung jawab penting pemerintah daerah.
Sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Menteri Pertanian, sektor pertanian diharapkan berada di garis depan pembangunan daerah.
“Karena itu, setiap program yang dijalankan DPKP Kalsel perlu diarahkan untuk memperkuat produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung ketahanan pangan,” paparnya.
Evaluasi kinerja dan SAKIP juga menjadi sarana untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh jajaran diingatkan agar konsisten melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Setiap pegawai diharapkan memahami target organisasi dan mengimplementasikannya dalam kinerja individu,” ujarnya.
Pengukuran kinerja individu menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan SAKIP. Pencapaian target organisasi harus didukung tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen setiap pegawai dalam menjalankan tugas.
Baca Juga
Selain itu, komunikasi yang efektif ant bidang dan unit kerja dinilai penting untuk mengatasi kendala pelaksanaan program, memperkuat koordinasi, serta mencegah persoalan serupa berulang.
Syamsir juga mengingatkan bahwa aparatur pemerintah harus berorientasi pada hasil dan kualitas pelayanan, bukan semata-mata pada penilaian administratif. Pengabdian kepada masyarakat dan negara, menurutnya, harus menjadi landasan dalam bekerja sehingga setiap tugas memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendukung pembangunan pertanian daerah.
Melalui evaluasi kinerja dan SAKIP 2026, DPKP Kalsel berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan efektivitas program, serta mendorong kinerja seluruh jajaran agar semakin optimal.
“Upaya tersebut diharapkan mampu memperkokoh peran sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan Kalimantan Selatan, sekaligus memastikan pelayanan kepada petani dan masyarakat terus meningkat serta ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” pungkasnya.(Mc/En/KN)
Baca Juga
