Komisi II DPRD Kalsel Evaluasi Pendapatan 2026, Siapkan Strategi Optimalisasi Pajak Kendaraan untuk 2027

H. Suripno Sumas, S.H., M.H., memimpin rapat pembahasan progres pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2027 bersama Bapenda Kalsel serta seluruh UPTD terkait, di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).

BANJARMASIN,KALIMANTAN.NEWS – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas perkembangan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengevaluasi rencana kerja dan strategi peningkatan penerimaan untuk Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Bapenda se-Kalsel, serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPTD memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2026, termasuk rencana dan strategi yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.

Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bapenda Kalsel memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui perluasan akses pelayanan, tetapi juga dengan meningkatkan efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah penagihan terhadap kendaraan bernomor polisi khusus atau VIP melalui kerja sama dengan mitra kepolisian. Selain itu, Bapenda juga akan mengoptimalkan penagihan secara langsung ke alamat wajib pajak atau *door to door*.

Langkah lainnya dilakukan melalui sosialisasi kepatuhan membayar pajak dengan melibatkan kepolisian dan Jasa Raharja.

Berbagai strategi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Melalui pembahasan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pendapatan daerah. Komisi II juga mendorong agar perencanaan program tahun 2027 disusun secara terarah dan terukur, sehingga strategi yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Jahrian.

Selain berorientasi pada peningkatan penerimaan, optimalisasi pendapatan daerah juga perlu diimbangi dengan kemudahan akses pelayanan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, pendapatan daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.(En/KN)

Baca Juga